INDODEFENSEREVIEW – Ketegangan terbaru antara Tiongkok dan Jepang yang mencuat pada November 2025 menunjukkan bahwa Asia Timur kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global. Pemicu utama krisis ini adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menegaskan kemungkinan respons militer Jepang jika Tiongkok menyerang Taiwan. Pernyataan tersebut membawa konsekuensi serius karena menyentuh salah satu isu paling sensitif bagi Tiongkok: prinsip One China Policy. Tiongkok merespons keras, bukan hanya melalui diplomasi, tetapi juga melalui tekanan ekonomi, simbol budaya, dan unjuk kekuatan militer.
Dalam kajian intelijen, fenomena ini tidak dapat dibaca semata sebagai ketidaksepakatan politik bilateral. Ia merupakan representasi dari persaingan pengaruh strategis antara dua kekuatan besar Asia yang membawa implikasi jauh melampaui batas negara mereka. Pertanyaannya bukan lagi “apakah konflik akan terjadi?”, tetapi “bagaimana ketegangan ini akan dikelola dan siapa yang mampu mengendalikan narasi serta dinamika kawasan”.
Akar Konflik: Antara Taiwan, Sengketa Pulau, dan Prestige Nasional
Secara historis, hubungan Tiongkok–Jepang sering diwarnai pola pasang surut. Kepulauan Senkaku (disebut Diaoyu oleh Tiongkok) menjadi simbol perebutan pengaruh di Laut Cina Timur. Namun, konflik kali ini berbeda karena mengaitkan dua isu strategis sekaligus: Taiwan dan pertarungan teknologi militer.
Taiwan bagi Tiongkok adalah bagian integral dari kedaulatan nasional. Bagi Jepang, Taiwan menjadi benteng strategis jalur pelayaran dan suplai energi. Dengan menegaskan kesiagaan militer atas kemungkinan serangan ke Taiwan, Jepang secara tidak langsung menantang batas toleransi Tiongkok. Maka respons Tiongkok tampil keras, termasuk melalui komentar pejabat diplomatik yang menunjukkan intensitas emosional konflik, meskipun kemudian dihapus.
Tidak berhenti pada diplomasi, Tiongkok menghentikan impor makanan laut Jepang dan mengeluarkan travel warning, bahkan membatasi konsumsi budaya seperti anime Jepang di dalam negeri. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana perang narasi dan pengaruh menjadi bagian integral dari strategi tekanan modern. Dalam perspektif intelijen, ini adalah bagian dari psychological warfare – menekan tanpa perlu melepaskan peluru.
Karakter Eskalasi: Konflik Regional sebagai Cerminan Perebutan Pengaruh Global
Ketegangan ini menunjukkan pergeseran dari konflik tradisional ke dinamika kekuatan multipolar. Tiongkok menguatkan hubungan strategis dengan Rusia, sementara Jepang mempertegas kemitraan pertahanannya dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, eskalasi tidak lagi bersifat bilateral, tetapi mengarah pada kompetisi blok.
Dalam kajian intelijen strategis, situasi ini termasuk dalam kategori protracted tension — ketegangan jangka panjang dengan risiko eskalasi bertahap. Benturan terbuka kemungkinan kecil terjadi dalam waktu dekat karena keduanya menghitung biaya konflik. Namun, risiko salah perhitungan (miscalculation) tetap tinggi, terutama di wilayah maritim dan udara yang padat aktivitas militer.
Implikasi Kawasan dan Peran Indonesia
Indonesia dan negara-negara ASEAN berada di posisi yang tidak langsung terlibat, tetapi berpotensi terdampak. Konflik Tiongkok–Jepang dapat mengganggu jalur perdagangan regional, rantai pasok teknologi, energi, dan stabilitas keamanan maritim. Dalam perspektif geopolitik, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran strategic stabilizer, bukan mediator langsung, tetapi sebagai penguat diplomasi kawasan.
Dalam sudut pandang intelijen, terdapat empat hal yang harus diantisipasi:
- Kenaikan aktivitas militer di Laut Cina Timur dan Selatan.
- Perubahan drastis dalam kebijakan pertahanan Jepang atau Tiongkok.
- Eskalasinya perang ekonomi dan teknologi.
- Meningkatnya narasi propaganda digital dan nasionalisme publik.
Jika dua atau lebih indikator ini muncul bersamaan, maka diperlukan respons cepat melalui Rapid Intelligence Assessment dan diplomasi tingkat tinggi.
Konflik yang Tak Direncanakan, tetapi Bisa Tumbuh
Ketegangan Tiongkok–Jepang bukan konflik yang dimulai dengan niatan perang, melainkan gesekan kekuatan regional yang dipicu oleh kalkulasi politik dan kepentingan strategis. Selama isu Taiwan tetap sensitif dan Senkaku terus disengketakan, ketegangan akan sulit hilang. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana aktor kawasan, termasuk Indonesia, mampu mengelola eskalasi agar tidak berkembang menjadi krisis terbuka.
Sebagai negara yang menjunjung politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus mengedepankan strategi hedging—menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan. Dalam konteks ini, kemampuan intelijen untuk mendeteksi dini potensi eskalasi, menganalisis dampak ekonomi dan maritim, serta mendukung diplomasi proaktif menjadi kunci vital.
Karena pada akhirnya, dalam dunia yang sarat ketegangan seperti ini, stabilitas bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang lebih cepat memahami risiko dan lebih cerdas menghindari titik konflik.